PURWOKERTO| Aroma tak sedap dari tubuh Perumdam Tirta Satria akhirnya menyeruak ke Gedung DPRD Banyumas. Selasa (2/6/2026), Gerakan Nasional Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) Jawa Tengah menggeruduk DPRD dan menyeret berbagai dugaan persoalan internal perusahaan daerah itu ke meja Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup.
Tak tanggung-tanggung, lima isu panas sekaligus dibedah dalam forum yang berlangsung tegang tersebut.
Sorotan paling tajam mengarah pada dugaan rekrutmen pegawai yang disebut-sebut sarat aroma “titipan”.
Proses penerimaan pegawai dinilai tidak transparan dan minim pengumuman terbuka sehingga memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, dugaan kongkalikong pengadaan barang juga ikut disorot. Skema swakelola yang disebut menggunakan LPJ Koperasi Karyawan dinilai berpotensi membuka celah terjadinya mark-up harga.
Persoalan lain yang tak kalah menghebohkan adalah dugaan penguasaan kendaraan dinas oleh oknum Dewan Pengawas selama lebih dari lima tahun. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai prosedur dan dasar penggunaan aset milik perusahaan daerah tersebut.
GNP Tipikor juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tantiem serta tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021 hingga 2023 yang dinilai belum terang benderang.
Ketua GNP Tipikor Banyumas, Edo Damaraji, mengaku datang membawa sederet catatan kritis demi mendorong perbaikan tata kelola perusahaan.
“Kami berharap ke depan akan ada perbaikan di Perumdam Tirta Satria, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya usai rapat.
Meski berlangsung tertutup, Edo mengaku cukup puas lantaran seluruh persoalan yang disampaikan mendapat penjelasan dari pihak terkait.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas, Joko Setyono, langsung memberikan klarifikasi atas berbagai tudingan tersebut. Menurutnya, Perumdam Tirta Satria telah beberapa kali menjalani pemeriksaan, baik audit internal maupun audit eksternal.
Ia menyebut audit Inspektorat pada 2020 dan pemeriksaan kinerja oleh BPK RI pada 2023 telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang seluruhnya sudah ditindaklanjuti.
“Seluruh rekomendasi dari kedua pengawasan tersebut sudah dinyatakan tuntas dan terselesaikan dengan baik oleh Perumdam,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Banyumas Agus Priyanggodo menilai kritik masyarakat harus dipandang sebagai energi positif untuk memperbaiki pelayanan publik.
Menurutnya, Perumdam Tirta Satria harus tetap terbuka terhadap masukan dan tidak alergi terhadap kritik.
“Tujuannya demi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” pungkasnya.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah Perumdam Tirta Satria setelah rapat panas tersebut. Akankah berbagai isu yang mencuat benar-benar menjadi momentum pembenahan, atau justru memunculkan babak baru yang lebih mengejutkan? (sut)
