PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Hotel Surya Yudha Purwokerto Selasa 11 Febrruari 2025 dengan mengusung tema “Penyiapan Landasan Transformasi untuk Peningkatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Hadir dalam kegiatan Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar, Ketua DPRD Banyumas Subagyo, Wakil Bupati terpilih Dwi Asih Lintarti, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Agus Nur Hadie, serta tamu undangan lainnya. Sementara Bupati Banyumas Terpilih Sadewo Tri Lastiono hadir dan memberi sambutan secara virtual.
Sekretaris Bappeda Banyumas AgustinIndrawati, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2026 merupakan tahapan wajib bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Forum ini bertujuan membahas rancangan awal RKPD 2026, termasuk hasil analisis pembangunan daerah, arah kebijakan, serta sasaran utama yang akan dicapai,” katanya
Ia menambahkan bahwa kegiatan dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari Ketua DPRD dan Komisi DPRD Banyumas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyumas, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, perwakilan BUMN dan BUMD, organisasi profesi, serta lembaga swadaya masyarakat dan lainya.
Pj. Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar saat membuka acara menegaskan bahwa Banyumas membutuhkan upaya dan kualitas kerja yang lebih baik untuk mencapai kemajuan. Ia menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang berbasis pada kebutuhan masyarakat agar memberikan manfaat nyata bagi mereka.
“Tata ruang harus kita dukung karena investasi kita masih lemah dan angka pengangguran masih tinggi. Kita perlu mengevaluasi pembangunan yang belum maksimal di tahun sebelumnya agar visi dan misi yang kita harapkan dapat terwujud,” ujar Iwan.
Ia juga menekankan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi instrumen utama dalam RKPD Banyumas 2026.
“Kita harus mencari cara agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dengan inflasi yang terjaga. Margin petani perlu mendapat perhatian khusus. Kita harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait ketahanan pangan, termasuk pemanfaatan lahan yang tidak produktif agar bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Banyumas,” tambahnya.
Selain itu, program makan bergizi gratis juga menjadi perhatian utama. Iwanuddin menegaskan bahwa program ini harus dijalankan tanpa diskriminasi dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di Banyumas. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan, termasuk akses pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Pj. Bupati Banyumas juga mengingatkan agar kebijakan daerah tetap mempertimbangkan dinamika global yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di Banyumas.
“Kita harus mewaspadai kebijakan luar negeri yang dapat berdampak di Indonesia, khususnya di Banyumas. RKPD 2026 harus disusun dengan tahapan yang benar, implementasi yang sinergis, serta dukungan penuh terhadap program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan demikian, Banyumas dapat semakin maju, masyarakatnya makmur, dan sejahtera,”pungkasnya.
Melalui forum ini, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi panduan strategis dalam membangun Banyumas yang lebih berdaya saing dan inklusif demi kesejahteraan masyarakat. (Pao)
