Gebrakkasus.com – LAMPUNG – Pernyataan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat dibutuhkan di daerah ini justru memantik gelombang kritik tajam di media sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan, unggahan yang memuat pernyataan tersebut dibanjiri ratusan komentar bernada sinis dan pertanyaan kritis dari warganet.
Pernyataan itu disampaikan Mirza saat menghadiri pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI) DPD Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur, Senin (22/6/2026). Menurutnya, program ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka pasar bagi hasil pertanian masyarakat.
Namun respons publik bergerak ke arah yang berbeda. Warganet ramai-ramai mengaitkan pernyataan tersebut dengan isu yang berkembang, yaitu dugaan kepemilikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikaitkan dengan pejabat daerah.
“Punya dapur berapa?” tulis salah satu komentar yang mendapat ratusan tanda suka.
“Pak Gubernur yang butuh MBG punya dapur berapa, Pak?” sindir warganet lain.
“Hasil kinerja apa yang sudah terlihat? Atau ini hanya untuk mensejahterakan keluarga dan orang terdekat saja?” tambah komentar lainnya.
Sebagian besar tanggapan menyiratkan kecurigaan bahwa pernyataan soal kebutuhan masyarakat justru menyembunyikan kepentingan bisnis pribadi atau kelompok. Meskipun pendapat tersebut adalah pandangan pribadi pengguna media sosial dan belum dapat dibuktikan kebenarannya, derasnya respons negatif ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program tersebut.
Isu dugaan kepemilikan dapur SPPG yang dikaitkan dengan Gubernur sendiri kembali mengemuka seiring berjalannya program MBG di berbagai daerah di Lampung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Gubernur maupun Pemerintah Provinsi Lampung yang secara khusus menjawab pertanyaan publik terkait dugaan tersebut.
Pengamat menilai transparansi menjadi kunci utama meredam spekulasi. “Jika memang tidak ada konflik kepentingan, seharusnya pihak pemerintah bisa membuka data secara terang: siapa pemilik dapur, mekanisme pengadaannya, dan siapa saja yang terlibat. Tanpa kejelasan, ruang kecurigaan akan terus melebar dan justru merusak citra program yang sejatinya bertujuan baik untuk anak-anak,” ujar pengamat.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi agar keraguan dapat terjawab dan kepercayaan masyarakat dapat pulih kembali. (Red)
