Gebrakkasus.com – BAKAUHENI, LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Jumat (16/10/2026).
Forum tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus memperjuangkan program prioritas yang dinilai mendesak. Namun, di tengah banyaknya aspirasi yang muncul, keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang harus dijawab melalui perencanaan yang matang, transparan, dan tepat sasaran.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Hatta itu dihadiri Sekretaris Kecamatan Bakauheni, Alfanizar, yang mewakili Camat Sidik; Kepala Desa Hatta, TMG. Lekok; jajaran pemerintah desa; RT; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Karang Taruna; Ketua TP-PKK beserta kader; perwakilan UPT; tokoh masyarakat; tokoh agama; tokoh adat; serta undangan lainnya.
Kades Hatta Akui Keterbatasan Anggaran
Dalam sambutannya, Kepala Desa Hatta, TMG. Lekok, menegaskan pentingnya dukungan anggaran agar usulan masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap. Ia menyadari, tidak seluruh kebutuhan pembangunan bisa dipenuhi sekaligus karena keterbatasan kemampuan keuangan desa.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk menetapkan skala prioritas secara cermat, dengan mengutamakan program yang paling dibutuhkan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Lekok juga menyampaikan apresiasi kepada Sekcam Alfanizar yang mewakili Camat Bakauheni, seluruh perwakilan UPT, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Musrenbangdes.
“Semoga melalui kegiatan ini, apa yang telah diusulkan untuk tahun mendatang bisa direalisasikan secara bertahap. Mengingat keterbatasan anggaran, saya berharap masyarakat terus mendukung program pemerintah daerah hingga pemerintah desa demi kemajuan Desa Hatta, desa kita bersama,” demikian harapan Lekok.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada banyaknya usulan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memperjuangkan program sesuai kewenangan, sumber pendanaan, dan ketersediaan anggaran.
Sekcam Tekankan Prioritas Berdasarkan Kebutuhan
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bakauheni, Alfanizar, yang hadir mewakili Camat Sidik, menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan anggaran.
Menurutnya, usulan yang dihimpun melalui musyawarah di tingkat dusun perlu dibahas secara terbuka agar masyarakat memahami proses penentuan prioritas, termasuk pertimbangan anggaran dan tahapan pelaksanaannya.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami program yang akan diperjuangkan, tetapi juga mengetahui bahwa setiap usulan harus melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendamping Desa Uraikan Mekanisme Perencanaan
Dalam kesempatan yang sama, pendamping desa, Musni, memaparkan tahapan perencanaan pembangunan desa, mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan, penyelarasan program dengan kebijakan pemerintah kecamatan dan kabupaten, hingga pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan.
Ia menjelaskan bahwa RKPDes harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga program tahunan yang disusun tetap sejalan dengan arah pembangunan desa.
Musni juga menyoroti pentingnya menentukan sumber pendanaan berdasarkan kewenangan. Program yang menjadi kewenangan desa dapat diperjuangkan melalui APBDes, sedangkan kebutuhan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah dapat diusulkan melalui mekanisme perencanaan di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Penjelasan tersebut menjadi penting agar aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai daftar keinginan, melainkan disusun secara terarah berdasarkan kewenangan, persyaratan, dan peluang pendanaan yang tersedia.
Infrastruktur Mendominasi Aspirasi Warga
Pemaparan Sekretaris Desa Hatta, Fiki Rengkuh Elyanto, mengenai kondisi umum desa, potensi wilayah, sarana dan prasarana, serta evaluasi pembangunan tahun berjalan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan 2027.
Dalam pembahasan usulan, sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Sejumlah aspirasi yang mengemuka meliputi pembangunan jalan rabat beton, peningkatan jalan lingkungan, pembukaan badan jalan, pembangunan talut atau dinding penahan tanah, perbaikan fasilitas desa, serta pembangunan dan perbaikan sarana pendukung lainnya.
Selain infrastruktur, masyarakat turut menyampaikan usulan di bidang sosial dan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.
Beragamnya usulan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan desa mencakup berbagai sektor. Karena itu, diperlukan penilaian yang objektif agar program yang diprioritaskan benar-benar menjawab persoalan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan banyaknya usulan yang masuk.
Usulan Infrastruktur Harus Sesuai Kewenangan
Perwakilan UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Bakauheni menjelaskan bahwa penanganan usulan infrastruktur harus memperhatikan status jalan dan kewenangan instansi terkait.
Sejumlah usulan dapat diperjuangkan melalui program pemerintah daerah maupun program sektoral, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Mekanisme tersebut menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh apabila kebutuhan pembangunan tidak dapat ditangani melalui anggaran desa. Namun, pengusulan tetap membutuhkan proses, penyesuaian program, serta dukungan pendanaan dari instansi yang berwenang.
Di bidang sosial, turut disampaikan informasi mengenai akses dan pemutakhiran data bantuan sosial. Sosialisasi ini diharapkan membantu masyarakat memahami mekanisme pendataan serta pelayanan bagi warga yang mengalami kendala dalam memperbarui data.
Jangan Berhenti pada Daftar Usulan
Musrenbangdes Desa Hatta untuk penyusunan RKPDes 2027 tidak cukup hanya menghasilkan daftar panjang kebutuhan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap usulan dibahas secara terukur, ditentukan prioritasnya, dan diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran yang tepat.
Transparansi dalam menentukan program prioritas juga penting agar masyarakat mengetahui usulan mana yang dapat ditangani melalui anggaran desa, mana yang harus diajukan kepada pemerintah kabupaten, serta apa saja kendala yang menyebabkan suatu program belum dapat direalisasikan.
Pemerintah Desa Hatta diharapkan mampu mengawal hasil musyawarah tersebut hingga memasuki tahapan perencanaan dan penganggaran, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan serta ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan Musrenbangdes bukan semata-mata terselenggaranya rapat atau banyaknya aspirasi yang dicatat. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebutuhan warga benar-benar diperjuangkan dan memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Dengan keterlibatan masyarakat, koordinasi lintas pemerintahan, dan penetapan prioritas yang transparan, pembangunan Desa Hatta diharapkan dapat berjalan secara bertahap, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
