BANYUMAS | Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Kantor Bupati Banyumas, Selasa (23/6), menjadi sorotan setelah diwarnai teatrikal “santet” yang menyindir Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi simbolik tersebut menggambarkan kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam teatrikal itu, sosok presiden dan wakil presiden digambarkan sebagai pemimpin yang dianggap gagal menghadirkan program yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Koordinator aksi, Fernanda Alan, menegaskan bahwa simbolisasi yang ditampilkan bukan ditujukan sebagai serangan personal terhadap kepala negara. Menurutnya, pesan utama yang ingin disampaikan adalah kritik terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini.
“Makna simboliknya adalah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dianggap gagal dan belum siap menghadirkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Yang muncul justru program-program yang dinilai oportunis,” ujar Fernanda di sela aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah. Mereka mendesak evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah menjaga stabilitas perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta mendorong kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyumas.
Sejumlah isu lokal juga turut disuarakan. Mahasiswa menolak rencana pembentukan batalyon di Kecamatan Patikraja dan menuntut transparansi anggaran terhadap berbagai proyek infrastruktur yang hingga kini belum terselesaikan.
Fernanda menilai sebagian persoalan yang diangkat mahasiswa sejatinya juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, menurutnya, terdapat keterbatasan kewenangan yang membuat penyelesaiannya harus melalui mekanisme birokrasi yang berlaku.
“Kami melihat sebenarnya ada keresahan yang sama. Hanya saja pemerintah punya prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, turun langsung menemui massa untuk berdialog. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menjaga kesejahteraan tenaga pendidik.
Sadewo menyebut Pemkab Banyumas telah mengangkat sebanyak 1.967 guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia juga memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap guru di wilayahnya.
“Kami berjanji tidak ada PHK guru. Semua sudah masuk PPPK paruh waktu,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan ditutup dengan penyerahan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah daerah untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. (sut)
