Gebrakkasus.com – JAKARTA – Tahun 2026 menjadi titik balik penting bagi dunia pendidikan nasional. Pemerintah resmi mengubah total skema rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) untuk profesi pendidik.
PPPK guru dan dosen dihapus mulai 2026, dan sebagai gantinya, jalur CPNS menjadi satu-satunya pintu masuk bagi calon guru dan dosen ASN.
Kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Perubahan tersebut dipastikan mulai berlaku pada siklus rekrutmen ASN tahun 2026.
Dalam penjelasan yang disampaikan melalui kanal edukasi regulasi ASN, disebutkan bahwa penghentian PPPK guru dan dosen merupakan kebijakan permanen yang dirancang untuk lima tahun ke depan.
Artinya, mulai 2026, tidak ada lagi seleksi PPPK khusus untuk formasi guru dan dosen.
Kenapa PPPK Guru dan Dosen Dihentikan..?
Selama ini, PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dikenal sebagai ASN dengan status kontrak.
Masa kerja PPPK umumnya berkisar antara satu hingga lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi.
Namun’ skema kontrak ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga pendidik.
Berbeda dengan PNS yang memiliki status permanen hingga masa pensiun, PPPK kerap dihadapkan pada kecemasan terkait perpanjangan kontrak dan kelanjutan karier.
Pemerintah menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu fokus guru dan dosen dalam menjalankan tugas utama mereka, yakni mengajar dan mendidik generasi penerus bangsa.
Oleh karena itu, kebijakan penghapusan PPPK guru dan dosen 2026 diarahkan untuk memberikan kepastian dan ketenangan kerja.
Pernyataan Resmi Pemerintah.
Rencana besar ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah. Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Jendikti), Sri Suning Kusumawardani, mengatakan bahwa pihaknya telah diminta menyusun kebutuhan formasi dosen PNS untuk lima tahun ke depan.
Penyusunan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan rekrutmen dosen ASN melalui jalur CPNS mulai tahun 2026.
Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan sudah masuk tahap perencanaan konkret.
Jalur Baru Guru dan Dosen ASN Mulai 2026.
Dengan dihapuskannya PPPK, pemerintah menetapkan CPNS sebagai satu-satunya jalur rekrutmen guru dan dosen ASN.
Skema ini diharapkan mampu menciptakan tenaga pendidik dengan status kerja yang lebih stabil dan berjangka panjang.
Bagi calon guru dan dosen, perubahan ini menuntut penyesuaian strategi.
Persiapan yang sebelumnya difokuskan pada seleksi PPPK kini harus sepenuhnya dialihkan ke seleksi CPNS, baik dari sisi materi ujian maupun perencanaan karier jangka panjang.
Strategi yang Perlu Disiapkan Calon Pendidik.
Setidaknya ada tiga langkah penting yang perlu diperhatikan calon guru dan dosen ASN menghadapi kebijakan ini
Pertama, memahami skema baru rekrutmen ASN pendidikan.
Mulai 2026, tidak ada lagi jalur alternatif selain CPNS.
Kedua, mengalihkan fokus belajar dan persiapan ujian ke seleksi CPNS.
Materi, pola soal, dan strategi belajar perlu disesuaikan dengan standar seleksi nasional.
Ketiga, memanfaatkan peluang ini untuk meraih status PNS yang memberikan jaminan karier hingga pensiun, termasuk hak dan fasilitas sebagai ASN permanen.
Investasi Jangka Panjang Pendidikan Nasional
Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas pendidikan Indonesia.
Dengan status kerja yang lebih aman dan permanen, guru dan dosen diharapkan dapat mengabdikan diri secara maksimal tanpa dibayangi ketidakpastian kontrak.
Penghapusan PPPK guru dan dosen 2026 menjadi sinyal kuat bahwa negara ingin membangun fondasi pendidikan yang kokoh melalui kesejahteraan dan stabilitas tenaga pendidiknya.
Bagi calon ASN di bidang pendidikan, tahun 2026 bukan sekadar perubahan kebijakan, melainkan momentum penting untuk menata ulang strategi dan mempersiapkan diri menghadapi era baru rekrutmen ASN.
