Label Skin Care Ini Akan Ditindak Polri

Minggu, 12 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Gebrakkasus.com|

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan mendukung penuh penindakan terhadap pelanggaran dalam distribusi produk skin care dengan label etiket biru yang tidak sesuai dengan regulasi.

Dilansir dari laman Humas Polri dalam konferensi pers bersama Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025), Kapolri menyampaikan kesiapan Polri dalam memastikan bahwa produk yang dijual ke masyarakat memenuhi standar keamanan.

“Kita sudah bersepakat dengan BPOM, mana yang perlu diberikan pendampingan dan mana yang harus kita lakukan tindakan tegas,” ujarnya.

Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan BPOM, serta pelatihan penyidik PPNS BPOM untuk memperkuat penegakan hukum yang lebih efektif.

“Kolaborasi kita untuk kemudian bergerak bersama dalam posisi mendukung apa yang menjadi program. Jadi mana yang harus didampingi, mana yang harus kita lakukan tindakan tegas sebagai ultimum remedium,” kata Kapolri.

 

Sementara itu, BPOM mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap peredaran kosmetik, khususnya produk skin care yang menggunakan label etiket biru. Produk-produk ini, yang seharusnya digunakan hanya dengan resep dokter, seringkali ditemukan dijual bebas tanpa izin edar yang sah.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa kosmetik dengan etiket biru memiliki aturan yang jelas sesuai regulasi BPOM. “Etiket biru adalah produk yang dibuat oleh seorang ahli, seperti dokter kulit, untuk pasiennya. Namun, jika diproduksi secara massal dan dijual bebas, itu tidak diperbolehkan,” ungkap Taruna.

BPOM juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar, mulai dari sanksi administratif seperti peringatan atau pencabutan izin edar, hingga langkah pro justitia jika pelanggaran tidak dapat diselesaikan dengan cara administratif.

“Kami akan terus mengawasi dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar, karena keselamatan konsumen adalah prioritas kami,” kata Taruna.

(Red) Humas Mabes Polri

Berita Terkait

Skandal Perusakan Hutan: Sutikno Wakil Ketua DPRD Lambar dan Aparat Kehutanan Muncul dalam Laporan Germasi ke Kejagung.
Pemerintah Pekon Sukaraja Salurkan BLT Dana Desa Kepada 9 KPM
Pekon Kegeringan Realisasikan BLT-DD Tahap Satu 2025.
Warga Pekon Tambak Jaya Terima Bantuan BLT DD, Berharap Membantu Meringankan Beban Ekonomi
pemerintah Pekon Manggarai Realisasikan BLT-DD Tahap Satu 2025
Pekon Batu Kebayan Realisasikan BLT-DD Tahap Satu 2025
Pemerintah Pekon Sukaraja Salurkan BLT DD Tahap Satu Menjelang Hari Raya Idul Adha
Menjelang Hari Raya Idul Adha Masyrakat Pekon Bakhu Terima BLT DD Tahap Satu

Berita Terkait

Jumat, 13 Juni 2025 - 22:35

Pemerintah Pekon Sukaraja Salurkan BLT Dana Desa Kepada 9 KPM

Jumat, 13 Juni 2025 - 17:45

Pekon Kegeringan Realisasikan BLT-DD Tahap Satu 2025.

Jumat, 13 Juni 2025 - 13:15

Warga Pekon Tambak Jaya Terima Bantuan BLT DD, Berharap Membantu Meringankan Beban Ekonomi

Selasa, 10 Juni 2025 - 11:04

pemerintah Pekon Manggarai Realisasikan BLT-DD Tahap Satu 2025

Kamis, 5 Juni 2025 - 14:49

Pekon Batu Kebayan Realisasikan BLT-DD Tahap Satu 2025

Kamis, 5 Juni 2025 - 10:20

Pemerintah Pekon Sukaraja Salurkan BLT DD Tahap Satu Menjelang Hari Raya Idul Adha

Rabu, 4 Juni 2025 - 15:56

Menjelang Hari Raya Idul Adha Masyrakat Pekon Bakhu Terima BLT DD Tahap Satu

Rabu, 4 Juni 2025 - 13:59

3 Hari Lagi Hari Raya Idul Adha Masyrakat Pekon Sukananti Terima BLT DD Tahap Satu

Berita Terbaru

Jawa Tengah

Angin Puting Beliung Rusak 18 Rumah di Wonosobo

Minggu, 15 Jun 2025 - 19:22