Gebrakkasus.com – JAKARTA – Setelah penantian panjang selama 18 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ketukan palu Puan menjadi penanda berakhirnya proses legislasi yang selama bertahun-tahun dinantikan publik. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar dan merampas aset hasil kejahatan, termasuk kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Namun, pengesahan ini bukan berarti koruptor bisa langsung kehilangan asetnya hari ini. Undang-undang tersebut baru akan berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan, dengan ketentuan badan pengelola dan badan pengawas yang diamanatkan telah terbentuk.
BISA RAMPAS ASET TANPA MENUNGGU VONIS PIDANA
Salah satu poin paling krusial dalam undang-undang ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset melalui proses pengadilan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tersebut menjadi terobosan penting dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Selama ini, proses penegakan hukum kerap menghadapi kendala ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, menjadi buronan, atau proses pidananya berjalan berlarut-larut.
Dengan mekanisme baru ini, negara memiliki jalur hukum untuk mengajukan permohonan perampasan aset tanpa harus selalu menunggu perkara pidana memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Meski demikian, perampasan tetap harus melalui mekanisme pengadilan dan memenuhi persyaratan hukum. Prinsip perlindungan hak pihak ketiga serta kepastian hukum juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.
BUKAN HANYA KORUPSI, KEJAHATAN LAIN JUGA DIBIDIK
Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain juga masuk dalam ruang lingkup pengaturan, di antaranya narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
Ketentuan ini diarahkan untuk memperkuat upaya negara memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pembahasan telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari hasil pembahasan, rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal. Komisi III juga telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama para pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
PENGAWAS INDEPENDEN JADI KUNCI
Salah satu aspek penting lainnya adalah pengaturan mengenai pembentukan badan pengawas independen yang ditunjuk Presiden dan mendapat persetujuan DPR.
Keberadaan lembaga pengawas ini menjadi sangat penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Sebab, kewenangan besar tanpa pengawasan yang kuat justru berpotensi membuka ruang penyimpangan baru. Transparansi dalam penelusuran, penyitaan, pengelolaan, hingga pengembalian aset harus menjadi prinsip utama.
Publik berhak mengetahui bagaimana aset yang dirampas dikelola, siapa yang bertanggung jawab, dan ke mana hasil pemulihan tersebut disalurkan.
PUAN: PENGESAHAN BUKAN KARENA DESAKAN
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan undang-undang tersebut bukan dilakukan karena tekanan maupun desakan pihak tertentu.
“Kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Puan juga menyampaikan bahwa proses pembahasan telah melibatkan partisipasi publik melalui berbagai rapat dengar pendapat serta kunjungan kerja Komisi III ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR telah menandatangani daftar hadir. Sebanyak 254 anggota hadir secara langsung dalam rapat paripurna.
12 BULAN MENUJU PENERAPAN, PUBLIK JANGAN HANYA DIBERI JANJI
Pengesahan undang-undang ini patut menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, mengetuk palu di ruang sidang tidak otomatis membuat aset hasil kejahatan kembali ke negara.
Masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan, mulai dari pengundangan, pembentukan badan pengelola, pembentukan badan pengawas, hingga kesiapan aparat dalam menjalankan ketentuan tersebut.
Masa 12 bulan sebelum pemberlakuan harus dimanfaatkan untuk membangun sistem yang transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik maupun intervensi kekuasaan.
Jangan sampai undang-undang yang seharusnya menjadi senjata negara untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan justru berubah menjadi alat untuk menekan pihak-pihak tertentu.
Palu sudah diketok. Kini bukan lagi soal seberapa cepat DPR mengesahkan undang-undang, melainkan seberapa berani dan konsisten negara membuktikan keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar undang-undang baru. Rakyat menunggu aset hasil kejahatan benar-benar kembali, kerugian negara dipulihkan, dan tidak ada seorang pun yang kebal hukum.












