PROYEK MASJID AGUNG KALIANDA Rp6,9 MILIAR DISOROT! CV JAGAD PRAMUDITA DIDUGA ABAIKAN K3, KONSULTAN PENGAWAS DAN PPK DIPERTANYAKAN!

Gebrakkasus.com – LAMPUNG SELATAN – Pelaksanaan pembangunan proyek Masjid Agung Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan. Proyek konstruksi bernilai Rp6,9 miliar lebih yang dikerjakan CV JAGAD PRAMUDITA diduga belum menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara optimal.

Sorotan ini mencuat setelah ditemukan sejumlah pekerja melakukan pemasangan besi cor di atas rangka bangunan pada ketinggian tanpa terlihat dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab kontraktor pelaksana, fungsi konsultan pengawas, hingga peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan pelaksanaan proyek.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh awak media pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB, terlihat lebih dari empat pekerja tengah melakukan aktivitas pemasangan besi cor di bagian atas bangunan.

Ironisnya, sejumlah pekerja tidak terlihat mengenakan helm keselamatan, rompi kerja, sepatu pelindung maupun tali pengaman (safety harness). Bahkan, beberapa pekerja tampak berada di bagian ujung rangka atap hanya mengenakan pakaian biasa dan topi.

Kondisi ini patut menjadi perhatian serius. Sebab, pekerjaan konstruksi di ketinggian memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, terutama apabila tidak disertai perlindungan diri dan sistem pengamanan yang sesuai.

ANGGARAN Rp6,9 MILIAR, KONTRAKTOR JANGAN HANYA KEJAR PROGRES

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota.

Proyek ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.941.214.989,00, masa pelaksanaan 105 hari kalender, dan dikerjakan oleh CV JAGAD PRAMUDITA.

Dengan nilai kontrak hampir Rp7 miliar, perusahaan pelaksana tidak cukup hanya memastikan pekerjaan selesai sesuai spesifikasi teknis dan waktu yang ditentukan. Keselamatan tenaga kerja juga merupakan bagian penting yang wajib diperhatikan dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi.

Pertanyaannya, apakah seluruh pekerja telah dibekali APD sesuai risiko pekerjaannya? Apakah kontraktor menyediakan perlengkapan keselamatan secara memadai? Lalu, siapa yang memastikan setiap pekerja mematuhi prosedur keselamatan ketika bekerja di ketinggian?

Jangan sampai perusahaan terlalu fokus mengejar progres pembangunan, tetapi justru abai terhadap keselamatan para pekerja yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek tersebut.

PENGAKUAN PEKERJA: ADA YANG TIDAK KEBAGIAN APD

Dugaan minimnya fasilitas keselamatan kerja semakin menjadi perhatian setelah salah seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan memberikan keterangan kepada awak media.

Saat dikonfirmasi mengenai penggunaan APD, pekerja yang diduga dari Jawa Barat tersebut mengaku tidak semua tenaga kerja mendapatkan perlengkapan keselamatan.

“Dari 10 pekerja seperti kami, belum ada atau tidak kebagian APD dari pihak kontraktor,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi CV JAGAD PRAMUDITA untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Jika benar terdapat pekerja yang tidak memperoleh APD, perusahaan perlu menjelaskan bagaimana mekanisme penyediaan perlengkapan keselamatan, siapa yang bertanggung jawab mendistribusikannya, serta bagaimana pengawasan penggunaannya di lapangan.

Sebab, perlindungan keselamatan tidak boleh diberikan secara pilih-pilih. Setiap pekerja harus mendapatkan perlengkapan sesuai risiko dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

K3 BUKAN FORMALITAS, KESELAMATAN PEKERJA JANGAN DIPERTARUHKAN

Penerapan keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sementara dalam penyelenggaraan konstruksi, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan pemasangan besi cor di atas rangka bangunan merupakan aktivitas yang memiliki risiko jatuh dari ketinggian. Karena itu, penggunaan APD, perlindungan terhadap risiko jatuh, prosedur kerja aman, serta pengendalian risiko harus menjadi prioritas.

Dokumentasi yang memperlihatkan pekerja beraktivitas tanpa perlengkapan keselamatan yang terlihat memadai semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pihak pelaksana maupun pengawas.

Jangan sampai K3 hanya menjadi dokumen pelengkap dalam administrasi proyek, sementara penerapannya di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

KONSULTAN PENGAWAS DAN PPK JANGAN LEPAS TANGAN!

Sorotan tidak hanya tertuju kepada CV JAGAD PRAMUDITA selaku kontraktor pelaksana. Konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga patut dimintai penjelasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian proyek.

Konsultan pengawas memiliki tanggung jawab profesional untuk melaksanakan pengawasan sesuai lingkup kontraknya. Pengawasan tidak semestinya hanya berorientasi pada progres fisik, volume pekerjaan, dan kesesuaian teknis, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan konstruksi sesuai kewenangannya.

Begitu pula PPK, yang memiliki tanggung jawab dalam pengendalian pelaksanaan kontrak. PPK perlu memastikan penyedia jasa menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak, termasuk ketentuan keselamatan konstruksi.

Jika benar terdapat pekerja yang melakukan aktivitas di ketinggian tanpa perlindungan memadai, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian dan bahan evaluasi serius.

Publik pun berhak mempertanyakan:

1. Apakah konsultan pengawas rutin melakukan pemeriksaan langsung terhadap penerapan K3 di lokasi proyek?

2. Apakah konsultan pengawas telah melaporkan atau memberikan teguran apabila menemukan ketidaksesuaian keselamatan kerja?

3. Apakah PPK mengetahui kondisi pekerja yang diduga tidak mendapatkan APD?

4. Apakah dokumen dan pelaksanaan SMKK telah diperiksa serta dikendalikan sebagaimana ketentuan kontrak?

5. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, langkah korektif apa yang telah dilakukan terhadap kontraktor?

Jangan sampai keberadaan konsultan pengawas hanya sebatas memenuhi persyaratan administrasi proyek. Begitu pula PPK, jangan hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan dan penyerapan anggaran, sementara persoalan keselamatan pekerja tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp6,9 miliar lebih, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengawasan proyek dilaksanakan. Transparansi mengenai fungsi pengawasan dan pengendalian kontrak menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan benar-benar berjalan sesuai ketentuan.

Jika seluruh mekanisme pengawasan telah dijalankan, sudah semestinya pihak terkait dapat menjelaskan dan menunjukkan langkah konkret yang telah dilakukan. Bukan justru membiarkan pertanyaan publik tanpa jawaban.

KONTRAKTOR, KONSULTAN PENGAWAS DAN PPK DIMINTA BUKA SUARA

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV JAGAD PRAMUDITA selaku kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan minimnya penerapan K3 maupun pengakuan pekerja yang menyebut adanya tenaga kerja tidak kebagian APD.

Awak media juga masih berupaya memperoleh klarifikasi dari konsultan pengawas dan PPK mengenai mekanisme pengawasan, ketersediaan APD, penerapan SMKK, serta langkah pengendalian keselamatan konstruksi selama pekerjaan berlangsung.

Pihak instansi terkait juga diharapkan tidak tinggal diam. Pemeriksaan langsung ke lokasi perlu dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan mendorong tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Media Gebrakkasus.com menegaskan bahwa sorotan ini bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar penggunaan anggaran negara berjalan dengan baik, transparan, dan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja.

Jangan sampai Masjid Agung berdiri megah dengan anggaran miliaran rupiah, tetapi keselamatan para pekerja yang membangunnya justru terabaikan.

CV JAGAD PRAMUDITA harus memberikan penjelasan. Konsultan pengawas harus menunjukkan fungsi pengawasannya. PPK juga perlu menjelaskan bagaimana pengendalian kontrak dilaksanakan.

Sebab, keberhasilan sebuah proyek bukan hanya diukur dari megahnya bangunan dan besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan, kualitas pekerjaan, transparansi, serta terjaminnya keselamatan setiap pekerja.

Gebrakkasus.com – Ungkap Kasus Dengan Fakta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *