TEMANGGUNG – Ratusan mahasiswa dan sipil yang tergabung dalam koalisi sipil Temanggung mendatangi kantor DPRD Kabupaten Temanggung untuk menyampaikan hal yang berkenaan dengan RUU TNI, Kamis (27/3/2025)
Sebelumnya para demonstran tersebut berkumpul di Plaza dan bergerak ke city walk beberapa saat melakukan orasi, namun karena tidak ada respon kemudian kembali bergerak ke depan kantor DPRD dan diterima oleh ketua DPRD dan beberapa anggota dewan.
Seperti diketahui bahwa dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI yang diadakan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada 14-15 Maret 2025, telah disepakati bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi lembaga tambahan yang dapat diisi oleh prajurit TNI.
Oteng, mahasiswa dari Yogyakarta warga Temanggung mengatakan bahwa mahasiswa menolak RUU TNI dan RUU Polri juga menyampaikan kepada dewan untuk meneruskannya ke DPRI serta menuntut ketua DPRD Temanggung untuk menyatakan sikapnya menolak RUU TNI dan secara tegas berharap untuk mencabut.
“Apabila tidak ada tindak lanjut kami akan menggelar kegiatan seperti ini lagi yang lebih besar kedepannya, harapannya terkait RUU ini untuk dicabut, hasilnya hari ini ketua DPRD bersedia mengirimkan draf yang sudah ditandatangani didepan tadi,” jelas Oteng.
Sementara itu menurut Yunianto, ketua DPRD menyampaikan menerima demonstran menyampaikan aspirasinya dengan baik, cukup dinamis antara demonstran dengan DPRD, untuk pengamanan cukup baik dari Polres, Kodim, Satpol-PP dan beberapa dinas terkait, penyampaian aspirasi juga cukup damai tidak anarkis.
“Ada beberapa pertanyaan apakah DPRD, Bupati dan pemerintah daerah akan diam atau menolak undang – undang tersebut. Yang jelas kapasitas kami tidak sampai disitu. Maka kami akan tindak lanjuti kami sampaikan ke ketua DPR pusat, Alhasil itu merupakan wewenang pusat, dan kami di Dapil Temanggung tidak mempunyai kewenangan hanya menyampaikan suara rakyat,” jelas Yuni. (yusup)
