Gebrakkasus.com – LAMPUNG SELATAN – Sikap seorang Liaison Officer (LO) penyelenggaraan kegiatan di Lampung Selatan bernama Ikbal menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah awak media mengaku dilarang memasuki area dalam panggung untuk melakukan peliputan, meskipun telah menunjukkan kartu identitas resmi yang diterbitkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan. Pada Sabtu malam pembukaan kedua LAMSEL Fest 2026, sekitar Pukul 22:50, tanggal 15/11/2026.
Larangan tersebut memunculkan tanda tanya besar terhadap komitmen penyelenggara dalam menghormati kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik. Terlebih, wartawan yang datang ke lokasi menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat.
Berdasarkan keterangan di lapangan, Ikbal yang bertugas sebagai LO panggung bersikeras tidak memperbolehkan awak media masuk dengan alasan kawasan harus steril serta sejumlah alasan lainnya yang dinilai tidak masuk akal oleh wartawan yang hendak melakukan peliputan.
Ironisnya, petugas Satpol PP yang berjaga di pintu masuk justru mengungkapkan bahwa larangan tersebut merupakan instruksi dari LO.
“Namanya kami ditugaskan, kami hanya menjalankan tugas saja. Kalau pengen kami, semua media di Lampung Selatan bisa masuk semua,” ungkap salah seorang petugas Satpol PP.
Pernyataan petugas tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa pembatasan akses terhadap wartawan bukan semata-mata kebijakan petugas keamanan, melainkan instruksi dari pihak LO penyelenggara.
Bahkan, salah satu awak media sempat terlibat perdebatan dengan Ikbal karena tetap bersikeras melarang wartawan memasuki area panggung, kendati kartu identitas dari Kominfo telah diperlihatkan.
KARTU IDENTITAS KOMINFO DIABAIKAN, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Persoalan ini bukan sekadar urusan boleh atau tidaknya wartawan melewati pintu masuk. Ini menyangkut penghormatan terhadap profesi jurnalistik, keterbukaan penyelenggaraan kegiatan publik, serta koordinasi antarpihak dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Jika kartu identitas yang diterbitkan instansi resmi pemerintah daerah saja tidak dihormati oleh petugas pelaksana di lapangan, lantas untuk apa identitas tersebut diterbitkan?
Radityo Egi Pratama Bupati Lampung Selatan sebagai kepala daerah patut dimintai pertanggungjawaban secara moral dan administratif atas kualitas koordinasi serta pengawasan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan perangkat daerah dan petugas pelaksana.
Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi ruang publik justru berubah menjadi ruang eksklusif yang menutup akses informasi bagi wartawan.
Publik tentu berhak mempertanyakan apakah Bupati Lampung Selatan mengetahui adanya pembatasan tersebut atau justru jajaran penyelenggara bekerja tanpa koordinasi dan pengawasan yang memadai dilapangan.
PERS BUKAN PENGGANGGU ACARA!
Perlu dipahami, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Namun, penerapan ketentuan tersebut tentu harus melihat unsur perbuatan, kesengajaan, dan pembuktian hukumnya. Tidak setiap pembatasan akses ke area tertentu otomatis merupakan tindak pidana pers.
Kini, pertanyaan besarnya tertuju kepada Bupati Lampung Selatan dan panitia penyelenggara: apakah tindakan LO bernama Ikbal tersebut merupakan kebijakan resmi penyelenggara atau tindakan sepihak?
Jangan hanya sibuk membangun kemeriahan acara, tetapi mengabaikan keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap kerja jurnalistik.
Bupati Lampung Selatan harus memberikan penjelasan. Jangan biarkan wartawan yang menjalankan tugas justru diperlakukan seolah-olah menjadi pengganggu kegiatan pemerintah.
Hingga berita ini disusun, konfirmasi kepada Ikbal, panitia penyelenggara, dan Hendry kadis Kominfo bahkan KASAD Satpol PP, dan juga Egi Bupati Lampung Selatan masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan serta memastikan alasan pembatasan akses tersebut.
GEBRAKKASUS.COM – UNGKAP KASUS DENGAN FAKTA.
