Gebeakkasus.com – LAMPUNG SELATAN – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan yang digelar Rabu (11/11/2026), dihadiri 40 dari total 49 anggota dewan. Sementara satu anggota dilaporkan sakit dan delapan lainnya izin.
Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, sembilan anggota DPRD tidak mengikuti rapat paripurna kali ini dengan keterangan masing-masing.
Rapat paripurna tersebut membahas sejumlah agenda penting, di antaranya penyampaian rancangan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Selatan, pengambilan keputusan DPRD terhadap dua Ranperda, serta penyampaian Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Namun, di balik agenda legislasi tersebut, muncul persoalan lain yang patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yakni kondisi bendera Merah Putih yang ditemukan dalam keadaan rusak di sejumlah kantor pemerintahan desa, bahkan kantor kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
BUPATI EGI HANYA JAWAB SINGKAT
Usai rapat paripurna, saat dikonfirmasi di depan pintu masuk kantor DPRD Lampung Selatan, Bupati Radityo Egi Pratama dimintai tanggapan terkait masih ditemukannya bendera Merah Putih yang kondisinya rusak di lingkungan perkantoran pemerintahan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Bupati Egi hanya memberikan jawaban singkat.
“Ya, kalau sudah rusak tinggal diganti saja,” ungkap Bupati Radityo Egi Pratama.
Pernyataan tersebut memang terdengar sederhana. Namun, persoalan bendera Merah Putih tidak semestinya dipandang sebatas urusan mengganti kain yang sudah usang atau rusak.
JANGAN BIARKAN SIMBOL NEGARA DIABAIKAN
Bendera Merah Putih bukan sekadar perlengkapan upacara ataupun hiasan di halaman kantor pemerintahan. Bendera tersebut merupakan lambang negara yang memiliki kedudukan terhormat sebagai simbol kedaulatan, persatuan, dan identitas bangsa Indonesia.
Karena itu, ditemukannya bendera dalam kondisi rusak di kantor pemerintahan desa maupun kecamatan patut menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai simbol negara justru kurang mendapatkan perhatian di lingkungan institusi yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan semestinya tidak cukup hanya memberikan jawaban normatif bahwa bendera rusak harus diganti. Lebih dari itu, diperlukan langkah konkret berupa pemeriksaan berkala, pengawasan, serta instruksi tegas kepada seluruh kepala desa dan camat agar memastikan bendera yang dikibarkan selalu dalam kondisi layak.
Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan pemerintah daerah terhadap penggunaan dan pemeliharaan bendera Merah Putih di seluruh kantor pemerintahan?
Apakah selama ini tidak ada pemeriksaan rutin, atau justru persoalan tersebut luput dari perhatian pejabat yang memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan?
Bupati sebagai kepala daerah perlu menunjukkan ketegasan. Jangan sampai persoalan penghormatan terhadap simbol negara dianggap sebagai urusan sepele yang cukup diselesaikan dengan mengganti bendera setelah ditemukan rusak.
Gebrakkasus.com – Ungkap Kasus Dengan Fakta.
