Gebrakkasus.com – LAMSEL, – Mengejutkan Publik!! Sudah beroperasi selama 9 bulan namun’ Baru ada temuan di Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedaton 1 Yayasan Aksi Rumah Inspirasi, Yang katanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di Jalan Lukah Kerinjing RT/RW 004/004 Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Pada hari Senin tanggal 18 05/2026.
Perlunya di ketahui publik, SPPG tersebut mencangkup pada pengiriman MBG sekolahan 15 gedung di Kecamatan Kalianda yang terhitung mencapai 2.021 siswa/siswi penerima manfaat.
Dalam hal itu karena banyaknya pemberitaan di media di SPPG Kedaton 1 Yayasan Aksi Rumah Inspirasi yang belum memiliki IPAL setandar dapur MBG, pada akhirnya tim satgas MBG Lampung Selatan segera turun tangan ke lokasi untuk melihat dan mengkroscek dapur tersebut.
Dikatakan oleh ketua tim satgas MBG Lampung Selatan Bu, Eka Riyanti, membenarkan, hari ini dari satgas sudah ke lokasi nanti kita tunggu apa hasil nya karna belum terinfo ke kami, ucapnya.
Pada tanggal 19/05/2026, ia membalas chat media gebrakkasus com dan mengatakan, Kemarin Tim satgas sudah turun memang ada beberapa temuan termasuk belum optimal nya pengelolaan sampah dan limbah nya yang ada didapur SPPG Kedaton 1 Yayasan Aksi Rumah Inspirasi. Katanya Bu Eka
.
Lanjutnya, Besok akan kita rapatkan terkait hal-hal yang memang kita temukan tidak sesuai juknis pembangunan dapur SPPG Kedaton 1.
Agar semua dapur sppg bisa memenuhi standar baik ipal maupun pengelolaan makanan nya.
Saat ditanya lagi, Boleh dikasih tau Bu, apa saja rincian yang belum memenuhi juknis pembangunan didapur tersebut?
Dan Tim satgas sendiri apakah Turun kelokasi sebelum pembangunan dimulai?
Sudah ada berapa dapur Dilampung selatan yang memenuhi juknis pembangunan dapur?
Balasannya , Yang pasti ipal nya belum memenuhi standar , kalau tim satgas sifat nya fungsi koordinasi ,yang punya kewenangan penuh BGN untuk pembangunan dapur. Tutupnya kepala satgas MBG Lamsel.
Dikonfirmasi terpisah, Terkait perizinan Persetujuan bangunan gedung (PBG) di SPPG Kedaton 1 yang Belum memiliki izin, ” dapur tersebut belum memiliki izin persetujuan bangunan gedung ” ucapnya Ade perizinan Mewakili kadis dengan singkat.
Bahkan dapur SPPG Kedaton 1 itu Terkait sampah nya juga tidak ada kordinasi kepada Kabid persampahan, waktu itu terkait sampahnya memang sempat kita kelola, namun’ setelah dua bulan beroperasi pemilik dapur tersebut menghentikan pengangkutan nya,
“Jadi selama 9 bulan dapur beroperasi cuman dua bulan awalnya saja yang Kita angkut sampahnya. Kerenah Mereka pemilik dapur tika mau’ lagi” ucapnya Kabid persampahan.
Namun sampai saat ini dikonfirmasi melalui WhatsApp-nya dan mendatangi kantor DLH, untuk menemui Kabid Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Lamsel belum memberikan keterangan resminya terkait persoalan yang ada di dapur MBG Kedaton 1 Yayasan Aksi Rumah Inspirasi.
Walaupun nomor WhatsApp-nya aktif Erdandan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Lamsel tidak merespon panggilan media gebrakkasus.com. sampai berita ini diterbitkan.
Yang jadi pertanyaan publik Apakah dapur dapur mbg yang sudah berjalan di Lampung Selatan sudah memenuhi standar kualitas Ipal?
Disini bahkan publik bertanya apakah tindakan tegas pemerintah daerah kabupaten Lamsel terkait dapur tersebut?
Jika dapur MBG sudah beroperasi namun belum memiliki izin persetujuan gedung, maka konsekuensinya dapat berupa:
*Denda dan Sanksi*: Dapurnya dapat dikenakan denda dan sanksi oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait.
*Penutupan Operasional*: Dapurnya dapat ditutup sementara atau permanen oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait.
*Kerusakan Reputasi*: Dapurnya dapat mengalami kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan masyarakat.
*Risiko Kesehatan dan Keselamatan*: Dapurnya dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen dan karyawan.
Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa setiap pelaku usaha pangan wajib memiliki izin dan sertifikat yang sesuai untuk beroperasi.
Sebaiknya, dapur SPPG Kedaton 1 Yayasan Aksi Rumah Inspirasi segera menghentikan operasional dapur MBG dan mengurus izin yang diperlukan untuk menghindari konsekuensi di atas.
