Gebrakkasus.com – LAMPUNG SELATAN – Lagi dan lagi, pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Lampung Selatan menjadi sorotan. Kali ini, pekerjaan revitalisasi UPTD SD Negeri 2 Tamansari, Kecamatan Ketapang, dengan anggaran Rp678.870.530 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, diduga belum menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana mestinya.
Ironisnya, papan informasi proyek justru secara jelas mencantumkan imbauan keselamatan kerja, mulai dari kewajiban menggunakan helm keselamatan, sepatu kerja, rompi keselamatan hingga perlengkapan pelindung lainnya.
Bahkan, papan proyek tersebut mencantumkan keterangan bahwa pembangunan berada di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri Lampung. Namun, kondisi di lapangan justru memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan standar keselamatan bagi para pekerja.
Berdasarkan pantauan tim media, seorang pekerja terlihat melakukan aktivitas pembangunan di bagian atas bangunan dengan berpijak pada konstruksi papan kayu, sementara perlengkapan keselamatan kerja tidak terlihat digunakan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan kerja, terlebih pekerjaan berlangsung pada area ketinggian.
Persoalan lain juga muncul terkait pekerjaan rangka atap. Saat dikonfirmasi mengenai alasan rangka baja ringan tidak diganti seluruhnya, Kepala Sekolah SDN 2 Tamansari, widianti, dalam rekaman percakapannya menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut memang hanya mengganti bagian atap.
“Ya memang begitu, ini sudah sesuai RAB-nya. Karena tadinya 1,5 sekarang 1,2. Sudah penjaringan, cuma diganti atapnya,” demikian penjelasan Mujianti sebagaimana terekam dalam percakapan.
Ia juga menyampaikan bahwa rangka baja ringan tidak diganti seluruhnya.
Ketika disinggung mengenai penerapan K3 dan penggunaan alat pelindung diri (APD), pihak sekolah berdalih bahwa seluruh pekerjaan telah menggunakan standar keselamatan kerja. Namun, hasil pantauan tim media justru memperlihatkan kondisi berbeda, yakni masih adanya pekerja yang beraktivitas tanpa perlengkapan APD yang terlihat.
PEMERINTAH DAERAH JANGAN TUTUP MATA
Kondisi ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan.
Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan hanya berorientasi pada penyelesaian fisik dan penyerapan anggaran, sementara keselamatan pekerja justru menjadi persoalan yang diabaikan.
Apalagi, proyek tersebut menggunakan anggaran negara sebesar Rp678 juta lebih. Publik tentu berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, ketentuan teknis, serta standar keselamatan kerja.
Pengawasan tidak cukup hanya sebatas papan informasi, dokumen administrasi, atau laporan progres pekerjaan. Pengawasan harus benar-benar dilakukan di lapangan, termasuk memastikan pekerja memperoleh dan menggunakan APD sesuai risiko pekerjaannya.
Tim media mendesak Dinas Pendidikan Lampung Selatan, pihak pelaksana pembangunan, serta unsur pengawas terkait untuk segera turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pekerjaan di SDN 2 Tamansari.
Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan K3, harus ada langkah evaluasi dan tindakan perbaikan. Jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan kerja baru kemudian semua pihak saling melempar tanggung jawab.
Keselamatan pekerja bukan formalitas proyek. Anggaran pembangunan boleh dihitung dalam ratusan juta rupiah, tetapi nyawa manusia tidak boleh dipertaruhkan demi mengejar target penyelesaian pekerjaan.
Hingga berita ini disusun, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak pelaksana, panitia pembangunan satuan pendidikan (P2SP), Dinas Pendidikan Lampung Selatan, serta pihak pengawas terkait mengenai penerapan K3 dan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan.
Gebrakkasus.com – Ungkap Kasus Dengan Fakta.












