Daerah  

Diduga Pungli, Ortu siswa SDN Cisarua dipungut Rp. 70.000

Sukabumi,- Komite Sekolah SDN Cisarua beberapa waktu lalu mengadakan rapat orang tua siswa terkait memplester depan atau lapangan sekolah dalam istilah bangunan atau proyek konstruksi umumnya disebut plur lantai (atau floor screed).

Menurut Jejen, Ketua Komite Sekolah dalam voice not mengatakan, “Ia betul Pak, SD Cisarua Kebetulan saya komite nya, hasil musyawarah dengan para orang tua, abdi komite sepakat untuk memperbaiki halaman depan sekolah tempat anak-anak melaksanakan olahraga, upacara karena selama ini lapangan itu sangat diperlukan terutama untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak. Sementara anggaran dari sekolah tidak ada, terpaksa kami sepakat untuk memberikan sumbangan dan akan memperbaiki halaman tersebut,” pungkasnya. (17/11/26).

Dalam hasil rapat tersebut menurut komite telah disepakati sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu) per orang tua siswa. Berdasarkan aturan, Komite sekolah dilarang melakukan pungutan wajib kepada peserta didik atau wali murid, termasuk untuk keperluan pembangunan fasilitas seperti lapangan sekolah.

Kamipun mencari narasumber salahsatu orangtua wali siswa berinisial (A) yang anaknya bersekolah di SDN Cisarua Nagrak, A menerangkan bahwa iuran tersebut dipatok sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di peruntukan plur halaman sekolah, menurutnya iuran tujuh puluh ribu bisa dibayar langsung semua atau di cicil.

Berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Komite hanya diperbolehkan menerima bantuan atau sumbangan.

Beda Sumbangan dan Pungli, Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah maupun batas waktu pembayarannya. Jika pembayaran diwajibkan bagi seluruh orang tua dengan nominal dan tenggat waktu yang ditentukan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli), meskipun dibungkus lewat hasil rapat komite.

Dengan adanya dugaan pungli ini diharapkan Dinas Pendidikan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli) di sekolah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *