REHABILITASI SDN SUMUR KUMBANG SENILAI Rp437 JUTA DISOROT: DIDUGA TAK SESUAI SPEK, PEKERJA TANPA APD, KEPALA SEKOLAH KECEWA KONTRAKTOR SULIT DIHUBUNGI!

Gebrakkasus.com – LAMPUNG SELATAN – Pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Sumur Kumbang, Kabupaten Lampung Selatan, yang bersumber dari anggaran Tahun 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp437.450.000, menuai sorotan.

Proyek yang dikerjakan CV. AR TECHINDO tersebut tercantum dalam papan informasi kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Pekerjaan ini merupakan bagian dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan subkegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah.

Berdasarkan papan informasi proyek, kontrak pekerjaan ditandatangani pada 2 Oktober 2026 dengan masa pelaksanaan selama 75 hari kalender.

Namun, di balik besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, muncul sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis (spek), dugaan pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), hingga sulitnya komunikasi dengan pihak kontraktor.

KEPALA SEKOLAH KECEWA, KONTRAKTOR DISEBUT SULIT DIHUBUNGI

Kekecewaan juga disampaikan Kepala SDN Sumur Kumbang, Suradi. Ia mengakui bahwa pihak kontraktor yang bernama Kemas Muhammad Zedaene sulit dihubungi.

Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi dan komunikasi antara pelaksana proyek dengan pihak sekolah sebagai penerima manfaat langsung dari pembangunan tersebut.

Seharusnya, pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan dibarengi komunikasi yang baik dan keterbukaan dari pihak kontraktor. Apalagi pekerjaan tersebut menyangkut sarana pendidikan yang akan digunakan oleh para siswa dan tenaga pendidik.

Sulitnya menghubungi pihak pelaksana bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kontraktor memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak, sekaligus membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

DIDUGA PEKERJAAN TAK SESUAI SPEK, KUALITAS JANGAN DIKORBANKAN!

Dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis juga harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan pengawas proyek.

Proyek bernilai Rp437 juta lebih bukan anggaran kecil. Setiap pekerjaan harus mengacu pada dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, serta standar kualitas konstruksi yang telah ditentukan.

Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pihak pelaksana harus diminta melakukan perbaikan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya sesuai ketentuan.

Jangan sampai proyek hanya mengejar penyelesaian fisik dan administrasi, sementara mutu bangunan justru dipertanyakan.

SPANDUK K3 TERPASANG, TETAPI APD PEKERJA DIDUGA DIABAIKAN

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melaksanakan pekerjaan.

Ironisnya, di lokasi proyek justru terpampang spanduk bertuliskan “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja”.

Pertanyaannya, apakah penerapan K3 benar-benar dijalankan atau hanya sebatas formalitas pemasangan spanduk?

Kontraktor tidak boleh hanya memasang simbol keselamatan, tetapi mengabaikan perlindungan terhadap pekerja. Keselamatan tenaga kerja merupakan aspek penting yang harus menjadi tanggung jawab pelaksana proyek.

Apabila dugaan tersebut terbukti, kontraktor harus segera melakukan pembenahan dan memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan sesuai standar keselamatan kerja.

DINAS PENDIDIKAN JANGAN HANYA DUDUK DI BELAKANG MEJA!

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, pejabat pembuat komitmen (PPK), PPTK, serta pengawas teknis diminta segera turun langsung ke lokasi.

Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, volume material, hingga penerapan standar K3.

Pihak CV. AR TECHINDO, khususnya Kemas Muhammad Zedaene, juga perlu memberikan penjelasan terbuka terkait sulitnya komunikasi yang dikeluhkan Kepala Sekolah Suradi serta dugaan persoalan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Publik berhak mengetahui apakah anggaran Rp437.450.000 benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan menghasilkan bangunan yang berkualitas.

Jangan sampai ketika proyek berjalan, kontraktor sulit dihubungi, sementara pihak sekolah dan masyarakat justru harus menanggung risiko apabila hasil pekerjaan tidak sesuai harapan.

UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!

Proyek pendidikan bukan sekadar pekerjaan konstruksi untuk mengejar pencairan anggaran. Ada tanggung jawab terhadap keselamatan, kualitas bangunan, dan masa depan peserta didik.

Dinas Pendidikan harus memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan manfaat nyata, bukan menyisakan persoalan setelah pekerjaan selesai.

Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan persoalan penerapan APD masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kontraktor maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Gebrakkasus.com – Ungkap Kasus Dengan Fakta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *