Gebrakkasus.com – LAMSEL,–- Belanja paket internet Dedicated internasional (500 Mbps) senilai Rp778.887.000 tahun anggaran 2026 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lampung Selatan (BPKAD Lamsel) nampaknya bakal berbuntut panjang, bahkan bisa-bisa berujung ke ranah hukum. Betapa tidak, kegiatan belanja yang ditengarai dilaksanakan secara ugal-ugalan itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp600 jutaan.
Perhitungan tersebut berdasarkan hasil penelusuran melalui aplikasi belanja secara elektronik (E-katalog), bahwa penyedia jasa atau Internet Service Provider (ISP) top tanah air seperti PT Telekomunikasi Indonesia TBK, untuk paket internet Dedicated domestik berkapasitas bandwidth 500 Mbps menawarkan harga hanya dengan kisaran Rp150-180 juta pertahun (12 Bulan) atau Rp13-15 juta untuk langganan perbulannya. Selisih 4-5 kali lipat jika berlangganan paket internet internasional.
Masalahnya, untuk diketahui faktanya, paket internet Dedicated internasional ini sama sekali tidak dibutuhkan bahkan sama sekali tak terpakai dan tidak berguna oleh BPKAD daerah Beranda Sumatera ini.
Hal ini mengingat kenyataannya, bahwa kebutuhan internet SKPD di daerah seperti BPKAD ini adalah untuk mengakses situs-situs domestik seperti SIPD dan aplikasi-aplikasi lokal terkait kepemerintahan lainnya yang utamanya hanya memerlukan bandwidth domestik.
Kebutuhan akses internet Internasional bagi pemerintah daerah dimungkinkan dengan catatan ada SKPD atau OPD yang memang telah aktif menjalin kerja sama tingkat internasional. Misalnya, BPKAD Lamsel telah menjalin hubungan kerja sama dengan negara Iran. Misalnya lagi, BPKAD diminta pada sudut pandang suatu lembaga keuangan Pemda untuk menghitung biaya operasional militer perharinya dalam konflik mengamankan Selat Hormuz.
Bisa juga, jika BPKAD karena tupoksinya atau delegasi dari pimpinan daerah ternyata memang kerap mengikuti konferensi online global atau berangkat study banding ke Wall street US layaknya anggota dewan yang terhormat. Atau boleh juga BPKAD dalam suatu kepentingan Tupoksinya diwajibkan mengakses sistem database keuangan internasional. Pokoknya penggunaan internet tersebut berhubungan dengan lintas negara. Kalau ada tapi.
Polemik belanja internet ini memang kompleks. Seperti soal kepatuhan Pemkab Lamsel atas perintah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang digagas oleh Presiden Prabowo kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang ternyata nampaknya hanya dianggap angin lalu saja oleh instansi besutan Rini Ariasih ini.
Ironisnya, satu sisi pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) melakukan efisiensi anggaran terhadap belanja APBD sejak tahun lalu hingga sekarang tahun anggaran 2026. Pemda diminta menyisir program-program non-prioritas dan memfokuskan dana pada belanja produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Namun faktanya BPKAD ternyata begitu mudahnya menghamburkan begitu saja uang ratusan juta rupiah yang tentunya amat kontras dengan kondisi masyarakat saat ini. Tentunya hal ini sangat menyakitkan hati rakyat apalagi dalam kondisi sulit seperti saat ini.
Kepala BPKAD Lamsel, Rini Ariasih saat dihubungi mengaku masih berada di Jakarta. Dikatakan eks Kadis Peternakan ini, dirinya berada di ibukota dalam rangka mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Sekda Supriyanto untuk suatu misi mulia dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya menjalankan tugas melayani masyarakat. Rini mengatakan bakal memberikan penjelasan terkait masalah belanja internet tersebut sepulangnya dari Batavia pada esok harinya.
“Wait (Tunggu) ya mas. Saya masih ikut bimtek keuangan bersama pak sekda (Supriyanto) di Jkt. Nanti saya jawab. Setelah saya pulang bimtek (Besok), ke kantor aja, akan kita berikan penjelasan,” sebut Rini Ariasih dalam pesan pada aplikasi Whatsapp-nya, hari Rabu tanggal 22 April 2026.
Sementara, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama melalui Plt Kepala Dinas Kominfo, Hendry Kurniawan mengatakan bahwa Bupati Egi belum bisa dimintai tanggapannya terkait masalah ini. Hendry mengungkapkan, Waketum Aspeksindo tersebut ada kegiatan di luar kota yang harus dihadiri.
“Bapak (Bupati Egi) sedang dinas luar untuk suatu kepentingan yang cukup mendesak. Nanti saya koordinasikan lagi atas permintaan wawancara terkait masalah (Belanja Internet) ini,” ujar mantan Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten Pesawaran ini. *
