TEMANGGUNG | Sejumlah warga Desa Gentan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, memprotes penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran. Warga mengeluhkan bantuan justru dinikmati oleh penerima yang dinilai sudah mampu, sementara warga miskin tidak terdata.
“Yang dapat bantuan malah orang yang rumahnya bagus dan ekonominya mapan. Sementara yang benar-benar butuh tidak pernah kebagian,” kata seorang warga setempat, Rabu (26/11)
Warga juga menyoroti minimnya transparansi dalam pendataan dan pembagian bantuan. Mereka meminta pemerintah melakukan audit dan pemeriksaan terhadap alur penyaluran dana bantuan.
Menurut warga, proses pendataan dinilai tidak jelas sehingga memicu kecemburuan sosial. Mereka mendesak pemerintah menindak tegas dugaan penyalahgunaan penyaluran bantuan.
Saat dikonfirmasi, Pemerintah Desa Gentan membantah tudingan tersebut. Pihak desa mengklaim hanya menjadi pelaksana pembagian bantuan berdasarkan data penerima dari pemerintah pusat.
“Data penerima bukan dari desa. Kami hanya menerima barcode dari atas, kemudian membagikannya sesuai daftar,” ujar pejabat Pemdes Gentan.
Namun, warga menilai masalah ini muncul karena kurangnya sosialisasi dari Pemdes terkait mekanisme pengecekan dan validasi data bansos. Padahal, masyarakat dapat mengecek status bantuan secara mandiri melalui aplikasi DTSEN.
Cek Bansos Lewat DTSEN
Menjelang akhir tahun, banyak warga menantikan pencairan berbagai jenis bansos. Melalui aplikasi DTSEN, warga bisa mengecek beberapa kategori bantuan seperti:
PKH (Program Keluarga Harapan): Untuk ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, dan anak sekolah.
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai): Bantuan sembako melalui e-warung dengan saldo yang ditransfer ke KKS.
BLT dan bantuan lain: Mengikuti kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Data dalam DTSEN diperbarui secara berkala agar penyaluran bantuan lebih akurat dan sesuai kondisi ekonomi masyarakat.
Warga berharap pemerintah menindaklanjuti keluhan ini agar kasus seperti di Gentan tidak terulang dan penyaluran bansos dapat berlangsung lebih profesional serta tepat sasaran. (Dkn)
