LAMSEL,– Dugaan praktik jalur belakang dalam perekrutan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kian mencuat. Setelah isu soal peran orang dekat Bupati Radityo Egi Pratama sebagai perantara mencuri perhatian publik, redaksi berhasil mengantongi sejumlah inisial tenaga honorer yang diduga masuk tanpa melalui proses seleksi resmi, Jum’at tanggal 25/04/2025.
Sumber internal yang identitasnya dirahasiakan menyebut empat inisial honorer yang tersebar di beberapa instansi. Mereka adalah Z di Dinas Pendidikan, SR di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), G di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), serta S di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Ketika dikonfirmasi secara terpisah, para kepala dinas memberikan penjelasan mereka:
Kepala Dinas Pendidikan, Asep Jamhur, menanggapi kabar tersebut dengan santai namun tegas saat ditemui di ruang Kabid GTK.
“Tidak ada, informasi dari mana itu? Saya pastikan tidak ada tenaga honorer berinisial Z di dinas ini. Sejak awal tahun pun kami tidak membuka rekrutmen baru,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Dukcapil, Edy Firnandi. Ia membantah adanya tenaga honorer berinisial SR, namun membenarkan ada penempatan lima orang tenaga honorer baru.
“Kami hanya menerima satu sopir, dua petugas kebersihan, dan dua orang untuk keamanan. Nama SR tidak ada dalam daftar kami,” jelas Edy.
Kondisi lebih kompleks terjadi di BPPRD. Kepala BPPRD, Fery Bastian, mengakui adanya tenaga honorer baru yang ditugaskan sebagai sopir kendaraan dinas. Namun, ia sempat menyebut nama G sebelum buru-buru meralat ucapannya.
“Salah sebut,” ujar Fery, kemudian memanggil staf untuk memastikan nama honorer baru.
“R awalnya kami tempatkan sebagai sopir, tapi karena tidak memenuhi syarat, kami rolling ke posisi staf. Untuk sopir kendaraan dinas digantikan oleh tenaga honorer lain,” tambahnya.
Saat ditanya lebih lanjut apakah G pernah bekerja di BPPRD, Fery mengakuinya.
“Pernah, tapi sudah tidak lagi karena kinerjanya tidak memuaskan. Tapi saya tegaskan, dia bukan titipan siapa pun,” tutup Fery.
Sementara itu, konfirmasi dari Dinas Perkim belum berhasil diperoleh secara utuh. Kepala Dinas, Aflah Efendi, hanya merespons singkat melalui pesan WhatsApp.
“Tenaga hondis mana ya? Saya nggak ada rekrutmen hondis,” tulisnya.
Namun saat ditanya lebih lanjut, Aflah tidak lagi merespons. Upaya redaksi mendatangi kantornya juga tidak membuahkan hasil, karena Aflah maupun sekretarisnya tidak berada di tempat. Sekretaris dinas pun tidak merespons panggilan atau pesan.
Hingga kini, dugaan praktik “titipan” ini masih menjadi sorotan publik. Jika terbukti benar, hal ini bisa mencederai semangat transparansi dan keadilan dalam rekrutmen aparatur negara, serta membuka ruang dugaan gratifikasi terselubung.
Redaksi akan terus menggali informasi lebih dalam serta membuka ruang klarifikasi dari seluruh pihak terkait guna menjaga akurasi dan keberimbangan pemberitaan. (Tim)
