KALIANDA -LAMPUNG SELATAN – Gebrakkasu.com – Perwakilan ratusan guru lulus passing grade (GLPG) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lampung Selatan kembali batal menemui Kemendikbud RI di Jakarta.
Padalah, pada saat aksi damai yang pada hari Senin (22/5/2023) pihak Pemkab Lamsel melalui beberapa OPD dan anggota DPRD Lamsel akan memfasilitasi mereka ke Jakarta bersama untuk menemui Pemerintah pusat. Rabu 24 Mei 2023.
Batalnya mereka bukan tanpa alasan karena dari pihak organisasi perangkat daerah (OPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, saling lempar dan tidak ada yang memfasilitasi.
“Batal bang, memang masalahnya OPD tidak ada yang mau mendampingi kami ke Jakarta, Kemudian tidak adanya koordinasi antara OPD terkait dengan DPRD Lamsel sehingga mengakibatkan tidak ada kepastian untuk berangkat ke Jakarta,” ujar Korwil GLPG P3K Lamsel Fulkan Gaviri, S.Pd kepada media ini, Rabu (24/5/2023).
Menurut Fulkan Gaviri, pihaknya selaku korwil GLPG PPPK Lampung Selatan, hingga Selasa Sore tidak Mendapatkan informasi dari OPD terkait yaitu BPKAD, BKD dan Pemkab Lampung Selatan bahwa akan datang bersama-sama ke Jakarta. Namun hasilnya tidak ada kepastian.
Sementara itu, ketika kami koordinasi dengan pihak anggota DPRD Lamsel, pihaknya menyarankan untuk koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Lamsel.
Sudah itu, kami disuruh koordinasi kembali dengan disdik, mereka (DPRD) sih siap dan posisi sudah ada yang diseberang (jawa), tapi dari pihak OPD gak ada yang mau mendampingi.
Kemudian kata dia, pada Selasa 23 Mei 2023, perwakilan GLPG P3K Lamsel menggelar pertmua dengan Dinas Pendidikan Lamsel, namun hasil pertemuan tidak ada kepastian keberangkatan ke Jakarta, melainkan mereka menyarankan untuk menunggu hasil zoom meeting dengan Kemenkeu RI.
Semalam kami prrtemuan dengan Disdik Lamsel, Disdik Meminta Kepada GLPG PPPK untuk Menunggu hasil Zoom Meet Antara Pemda dan Kemenkeu tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.00 WIB Mendatang,kata dia.
Kemudian ketika ditanya apakah langkah GLPG P3K Lamsel selanjunya usai batal ke Jakarta, pihaknya belum menentukan langkah karena menunggu hasil dan informasi besok.
“Kita lihat besok, nanti baru kami bisa menentukan langkah lagi, rencananya kami perwakilan akan diikutsertakan dalam Zoom Meet besok (Kamis 25/5/2023) antara Pemda dengan Kemenkeu pukul 10.00 WIB,”tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Ratusan Guru Lulus Passing Grade (GPG) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) kembali ngeluruk ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati setempat, menuntut formasi 727 tahun 2023, Senin 22 Mei 2023.
Diketahui, ratusan guru honor tersebut telah beberapa kali mengadakan aksi unjuk rasa untuk mendesak Pemkab Lamsel menambah formasi PPPK. Bahkan, tak hanya aksi unjuk rasa, mereka juga telah melakukan audiensi dari Pemkab hingga pemerintah pusat.
Berdasarkan pantauan, usai melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lamsel, ratusan guru honor itu kemudian bertolak ke depan Kantor Bupati setempat, dengan dikawal dia Anggota DPRD Lamsel, yakni Jenghis Khan Haikal dan Andi Aprianto.
Mereka mendesak, agar Pemkab Lamsel dapat segera menambah formasi untuk guru PPPK di Kabupaten Lamsel sedikitnya 727 guru pada bulan Mei tahun ini juga. Sebab menurutnya, apabila melewati bulan Juni mendatang, Pemerintah pusat akan mengesahkan regulasi baru untuk rekrutmen PPPK tahun 2024.
Usai berorasi sekitar setengah jam, perwakilan DPRD Lamsel berhasil mengajak beberapa pejabat terkait untuk menemui pendemo guna melakukan negosiasi. Para pejabat tersebut diantaranya, Asisten I Bidang Pemerintahan, Eka Riantinawati, Kepala Dinas Pendidikan Asep Jamhur dan Kepala Kesbangpol Martoni Sani.
Dari negosiasi yang dilakukan, mereka sepakat untuk bersama-sama ke Pemerintah pusat untuk memohon penambahan formasi guru PPPK tahun 2023 ini. Namun, tentunya hal itu harus diketahui oleh Bupati Lamsel Nanang Ermanto sebelum mereka berangkat.
Dalam pernyataanya, mewakili seluruh pihak yang terkait, Anggota DPRD Lamsel dari fraksi Demokrat Jenghis Khan Haikal menyatakan siap untuk bersama-sama berjuang menambah formasi guru PPPK ke Pemerintah pusat.
“Kami nyatakan kami siap ikut mengawal ke pemerintah pusat untuk merubah atau meminta penambahan formasi guru PPPK tahun 2023. Benar apa yang disampaikan guru yang berorasi tadi, tidak ada yang tidak bisa dirubah sebelum hari kiamat. Kita buktikan itu,” Katanya.
Usai negosiasi dilakukan, kepada wartawan Kepala Dinas Pendidikan Lamsel, Asep Jamhur mengatakan pihaknya siap bersama-sama pejabat terkait lainnya untuk berangkat ke Kemenpan-RB meminta penambahan formasi guru PPPK, yakni pada hari Rabu 24 Mei 2023 mendatang.
“Kami siap, tentu setelah laporan ke pak Bupati. Itu juga harus ikut semua, yaitu dari BKD (Badan Kepegawaian Diklat, red), BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, red) dan asisten atau staf ahli bupati,” tutupnya. (Tim/fen).
