LAMSEL,– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar evaluasi terhadap 20 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta memfasilitasi penjajakan kerja sama pengelolaan dengan Bank Mandiri Cabang Kalianda. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas PMD Lampung Selatan pada Senin (23/12/2024).
Kepala Dinas PMD Lampung Selatan, Erdiyansyah, menjelaskan bahwa BUMDes merupakan entitas usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga.
“Evaluasi ini diikuti oleh 20 BUMDes terbaik yang sudah memiliki badan hukum dan terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” ujar Erdiyansyah kepada media.
BUMDes Harus Memiliki Badan Hukum dan Terdaftar di LPSE
Erdiyansyah menegaskan bahwa setiap BUMDes tidak hanya harus berbadan hukum, tetapi juga wajib terdaftar di LPSE jika ingin berpartisipasi dalam program-program pemerintah. LPSE adalah platform pengelolaan teknologi informasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
“BUMDes yang sudah berbadan hukum dan terdaftar di LPSE akan memiliki peluang lebih besar untuk mengakses berbagai program pemerintah,” jelasnya.
Fasilitasi Kemitraan dengan Lembaga Keuangan
Dinas PMD juga menjajaki kerja sama antara BUMDes dan lembaga keuangan, termasuk Bank Mandiri, untuk mempermudah akses permodalan. Menurut Erdiyansyah, hingga saat ini, pinjaman modal atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi BUMDes seringkali memerlukan jaminan pribadi dari pengurus.
“Kami berharap ke depan BUMDes yang sudah berbadan hukum dan terdaftar di LPSE dapat langsung mengakses permodalan dari lembaga keuangan tanpa jaminan pribadi,” tambahnya.
Capaian dan Harapan ke Depan
Erdiyansyah mengungkapkan bahwa dari total 256 BUMDes di Lampung Selatan, 140 di antaranya telah berbadan hukum dan 17 sudah terdaftar di LPSE. Dinas PMD berkomitmen untuk terus mendampingi BUMDes agar terdaftar di LPSE dan E-Katalog demi meningkatkan daya saing mereka.
“Kami berharap BUMDes semakin baik, dipercaya oleh lembaga keuangan, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian desa,” tutup Erdiyansyah.**
