LAMSEL,- Kepala desa Transtanjungan Drs.H.Alwi Amir membantah Dugaan dipemberitaan yang ditanyakan pada hari Minggu tanggal 12 lalu, beliau tudingan dugaan Korupsi Dana Desa (DD) juga dugaan Sunat Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH), BPNT yang menyangkut nama dirinya.
Hal ini dikatakan Kepala desa Transtanjungan ,Drs.H.Alwi Amir Saat menggelar konfrensi pers kepada beberapa sejumlah media dikediamannya ditranstanjungan, kecamatan katibung, Lampung Selatan, pada Senin (13/05/2024).
“Saya berkeberatan, dituding diduga korupsi, itu tidak benar, ”tegasnya.
Alwi juga, mengaku tidak dikonfirmasi, tiba-tiba muncul pemberitaan dari salah satu media online yang menyudutkan nama dirinya dan terkesan tendensius.
“Harusnya, konfirmasi dulu, ini tidak ada konfirmasi asal main berita saja ”kata Alwi.
Terkait pembangunan jalan, yang diberitakan di didusun 5 tanjung mukti yang menurut sumber berita anggaran pembangunan tak transparan.
Menanggapi hal tersebut kades teransTanjung Drs.H.Alwi Amir , bahwa keterangan sumber berita terkesan serampangan alias asal memberikan statement. Saya menilai pemberitaan tersebut ada muatan politik lawan saat pencalonan kades tahun kemarin,”timpal Alwi lagi.
Selain merasa dirugikan, Alwi pun akan mengambil langkah hukum dan segera berkoordinasi dengan kepolisian (Polres) Lampung selatan.
“Saya keberatan terkait pemberitaan tersebut, ini sama saja sudah mencemarkan nama baik saya,”tegas Alwi.
Terkait pembangunan didusun 5 tanjung mukti 1 sudah sekira hampir 6 tahun dari tahun 2017-2018 tidak transparannya dimana, itukan ada bukti pembangunannya, tuturnya.
Kemudian pembangunan rabat beton di jalan bugenvil dusun 1, jalan ibu pasinah dusun 3 pembangunan rabat beton didusun MI Al-Bathin dusun 5 pembangunan jalan rabat beton di jalan mangga dusun 2 tahun anggaran 2023. Sudah realisasi dan sesuai usulan masyarakat.
“Jadi kalau ada yang retak, wajar saja karena jalan dusun tersebut dilalui armada angkutan sawit, pastinya dong ada kerusakan karena dilalui kendaraan.”imbuhnya.
Kalau saya dituding tidak transparan dan diduga korupsi sambung Alwi dirinya meminta sang nara sumber berita dihadirkan, nara sumber berita harus bertanggung jawab, namun menurut Alwi pemberitaan itu tidak ada nama sumber berita yang bisa dipertanggung jawabkan.
“Saya penasaran, nama narasumber itu kenapa namanya tidak dimuat, ini yang akan kita cari siapa nama nara sumber tersebut.”kata dia.
Menanggapi terkait program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Langsung Tunai (BPNT),Drs H.Alwi amir sebagai kepala desa berujar pemerintah daerah melalui dinas sosial (Dinsos) dan Inspektorat sudah turun kelokasi dan semua diperiksa, jadi dimana bentuk dugaan dipangkas dan ketimpangannya, Dan ini siap dipertanggung jawabkan.
Untuk aksi demo warga, terkait PKH Dan BPNT Alwi menilai ini ada unsur politik terkait pencalonan kepala desa pada pasca waktu itu.
“Jadi terkait demo itu diduga kuat ada unsur mengarah kepolitik untuk mengulingkan saya selaku kepala desa,”ungkapnya.
Menurut Alwi pembangunan jalan disejumlah titik sudah sesuai spek. Dan terbukti nyata ada pembangunan,”tandasnya.
Sementara itu terkait anggaran pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) transtanjungan dan lainnya dinilai tak transparan. Pemerintah desa transtanjugan mengajak adu data.
“Kita adu data sajalah, jadi jangan asal main tuding, ini sudah mencemarkan nama kepala desa,”ujar Alwi panjang lebar.
Disisi lain warga menceritakan, Terkait pemberitaan jalan buntu sebenarnya jalan tersebut dijalan bugenvil dusun 1 itu bukan jalan buntu, jalan tersebut menghubungkan kedua RT,”ucap Sutrisno, warga berharap pemerintah bisa membuka akses jalan tersebut. karena jalan tersebut dilalui warga untuk kekebun mengangkut sawit. sebelum jaman pak alwi menjabat jalan ini rusak parah. semenjak pak alwi jadi kades jalan tersebut dibangun Dan ada perhatian dari beliau.
“Saya senang, Jalan ini sudah dibangun dan kalau bisa ini pembangunannya di teruskan,”imbuhnya Sutrisno.
Sementara itu Sekretaris desa Trans tanjungan, Winarni membantah dugaan sunat menyunat program pkh dan BPNT atau penahanan kartu keluarga penerima manfaat (KPM).
“Tidak ada itu sunat menyunat, apalagi sampai kartu keluarga penerima manfaat ditahan, tidak ada itu,”ungkapnya.
Sekdes trans tanjuangan Winarni menceritakan, Pada jaman covid 19 keluarga penerima manfaat (KPM) di hadiri pihak Bank BRI, Pendamping PKH, Dan Ketua kelompok BPNT juga diketahui kepala desa Drs.H.Alwi Amir saat pembagian kartu ATM karena jaman covid 19 mereka sepakat menitipkan kartu tersebut untuk memudahkan akses pencairan. Sejumlah KPM menitipkan kepada kader dan kepada ketua kelompoknya Masing-masing.
“Kan, itu udah ada dari dulu, sebelum saya jadi sekdes, dan persoalan itu sudah selesai tidak ada masalah,”tutupnya.
(Tim)
