Poto: dalam Aksi Demonstrasi, Gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang di Dibakar.
Akibat pernyataan dari anggota DPR RI yang menyebutkan kata-kata provokatif terhadap masyarakat, seperti yang dikatakan nya” Itu Tolol”
Gebrakasus.com – CIREBON,– Kerusuhan yang dipicu oleh aksi demonstrasi massal terjadi di Kabupaten Cirebon, yang berujung pada pembakaran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, pada hari Sabtu 30 Agustus 2025.
Demonstrasi yang dimulai dengan aksi anarkis di beberapa titik di kota tersebut semakin memanas hingga berujung pada serangan langsung terhadap gedung legislatif.
Massa demonstran yang diperkirakan mencapai ribuan orang, memulai aksi mereka dengan membakar pos polisi di sekitar lampu merah Plered.
Tak lama kemudian, aksi tersebut meluas dengan pelemparan batu yang diarahkan ke Polsek Sumber dan Polresta Cirebon.
Meskipun pihak kepolisian berusaha mengendalikan situasi, massa terus bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.
Di depan Gedung DPRD, para demonstran melampiaskan amarah mereka dengan membakar beberapa bagian gedung sebagai bentuk protes terhadap kebijakan atau situasi yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Kerusakan terjadi pada gedung dan fasilitas lainnya diperkirakan cukup parah, meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa atau luka.
Aksi tersebut semakin berkembang seiring dengan pernyataan dari anggota DPR RI yang menyebutkan kata-kata provokatif terhadap masyarakat, seperti “tolol”, yang semakin memicu kemarahan massa.
Dengan situasi yang semakin memanas, pihak keamanan setempat terus berupaya menenangkan massa dan mengamankan wilayah yang terdampak.
Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam keterangannya, berharap agar kejadian ini dapat segera diselesaikan dengan cara yang damai dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
Masyarakat juga diminta untuk mengikuti informasi resmi dari saluran informasi yang terpercaya terkait perkembangan situasi ini.
Aksi demonstrasi ini menunjukkan betapa pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, agar tidak terjadi ketegangan yang lebih besar lagi di masa depan.
(Eka)
