Poto Saat Anggota DPRD Fraksi PKB Ismail, S.E,.M.M dalam sidang paripurna Dalam penyampaian.
LAMSEL,- Desakan itu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan kepala daerah.
Sorotan tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD Fraksi PKB Ismail, S.E,.M.M dalam sidang paripurna penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, yang digelar dirung rapat DPRD. Sekitar jam 10 WIB, pada Kamis, 12/06/2025.
Dalam pandangan umumnya, Ismail menyebutkan ada beberapa OPD yang justru menjalankan kebijakan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.
Ia menilai tindakan para OPD tersebut terkesan “offside” dan berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan dikabupaten Lampung Selatan.
“Jangan sampai kebijakan OPD justru keluar dari rel yang telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah. Hal ini bukan hanya menciptakan kegaduhan birokrasi.
“Akan tetapi juga berisiko mencoreng citra pemerintahan di mata publik,” tegas Ismail di hadapan Para anggota DPRD Lamsel dan peserta sidang lainnya.
Ismail melanjutkan, Karena itu, dari Fraksi PKB mendesak agar Bupati Radityo Egi Pratama segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para kepala OPD.
Menurut Ismail, evaluasi itu penting untuk memastikan agar pelaksanaan program program dan kegiatan pembangunan akan tetap terarah, terukur, dan sesuai dengan janji politik kepala daerah tersebut, jelasnya.
Sidang paripurna tersebut yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, juga turut dihadiri oleh para anggota DPRD kabupaten Lamsel dan Bupati Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, serta seluruh unsur legislatif dan eksekutif.
Dalam Penyampaian KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan awal dalam proses penyesuaian alokasi anggaran, yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan komisi dan badan anggaran DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD Perubahan.
