Nganjuk,Gebrakkasus.com – Sorotan tajam mengarah pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk menyusul minimnya keterbukaan informasi soal anggaran belanja publikasi tahun 2025. Dua pejabat utama, Plt Kepala Diskominfo Sujono dan Kabid Statistik serta Pengelolaan Informasi Publik Hari Purwanto, dinilai enggan menyampaikan secara terbuka rincian penggunaan anggaran.
Pengamat kebijakan publik dari Prayogo Law & Partner Office, Prayogo Laksono, mendesak Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi untuk segera mengevaluasi kinerja Diskominfo. Ia menilai sikap tertutup para pejabat tersebut bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Bila fungsi komunikasi dan pelayanan informasi tidak dijalankan dengan baik, Bupati harus mengambil tindakan tegas. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah,” kata Prayogo, Kamis (22/5).
Lebih lanjut, Prayogo menyatakan siap melaporkan hal ini ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan jika tidak ada tindak lanjut dari pihak pemerintah daerah. Ia menyoroti pentingnya transparansi, terutama dari institusi yang memiliki mandat utama dalam penyampaian informasi kepada publik.
Sementara itu, Kabid Statistik Hari Purwanto mengungkapkan bahwa pagu awal belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan tahun 2025 sebesar Rp374.760.000. Namun, terjadi realokasi sehingga menjadi Rp195.700.000. Hingga Mei 2025, realisasi anggaran tercatat Rp95.891.818 atau 48,99 persen, dengan rincian belanja banner Rp59.290.612 dan belanja media Rp36.601.206.
Meski demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut media mana saja yang menerima anggaran serta lokasi pemasangan banner. Upaya konfirmasi terhadap Sujono juga belum membuahkan hasil, sementara pihak Diskominfo belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait sorotan dan kritik yang berkembang. (Sr)
