LAMSEL,– Pengelolaan parkir Pasar Inpres Kalianda yang menuai polemik kembali mendapat sorotan. Pengamat kebijakan publik, Yahuddin Haykar, Panglima Tapak Balang, menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Selatan telah gagal menjalankan fungsi pelayanan secara profesional dan terbuka.
Yahuddin menyesalkan langkah Dishub yang menyerahkan penyelesaian terkait kisruh parkiran kepada “rembug adat”, yang menurutnya bukan solusi substantif.
“Jangan membenturkan urusan publik dengan kearifan lokal. Itu hanya cara untuk menutupi kegagalan birokrasi,” tegasnya.
Lanjutnya, Ia juga mengkritik Dishub Lamsel karena tidak transparan dalam proses pengalihan pengelola parkir, termasuk tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu, dasar hukum yang jelas, maupun mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat khususnya kabupaten Lamsel.
Yahuddin menyebut praktik semacam ini sebagai cermin buruknya tata kelola pemerintahan daerah kabupaten Lamsel.
“Cara-cara seperti ini memperlihatkan masih hidupnya pola lama dalam birokrasi, tertutup, semaunya, dan tanpa orientasi pelayanan. Kalau semua masalah publik dilempar ke ranah adat, ini berbahaya. Adat bisa rusak, pemerintah juga kehilangan wibawanya,” ujar Panglima Adat Skala Brak Lampung ini.
Yahuddin mendesak Dishub Lamsel, agar pengalihan pengelolaan parkir dibatalkan dan dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga menilai Bupati Lamsel perlu turun langsung agar masalah ini tidak menjadi preseden buruk dalam pelayanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, Dishub Lampung Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini.
