Banda Aceh – Surat resmi Fraksi Partai NasDem DPRA yang belakangan beredar luas memantik kritik dari sejumlah kalangan. Surat yang ditandatangani Ketua Fraksi Nurchalis, S.P., M.Si, dan Sekretaris Fraksi Heri Julius, S.Sos., M.M itu menyebut secara eksplisit wilayah Bireuen, Nagan Raya, dan Banda Aceh—tiga daerah yang diketahui merupakan dapil dari Nurchalis, Heri Julius, dan satu anggota fraksi lainnya, Yahfud.
Isi surat tersebut dinilai sebagian pihak sebagai bentuk intervensi internal fraksi dalam pendistribusian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota, dan memunculkan pertanyaan: apakah program-program masyarakat dari dapil lain tidak menjadi prioritas?
Menanggapi sorotan tersebut, Heri Julius angkat bicara. Ia membantah adanya pemotongan Pokir. “Perlu saya jelaskan, tidak ada pemotongan Pokir. Yang ada hanya penyampaian kepada anggota fraksi untuk menampung usulan program dari masyarakat melalui partai. Ini hasil kesepakatan rapat internal fraksi,” ujar Heri kepada wartawan, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025.
Namun, surat yang sudah terlanjur beredar memunculkan tafsir berbeda di kalangan publik dan pengamat. Secara substansi, surat itu seolah menegaskan bahwa Fraksi NasDem hanya fokus pada penyusunan usulan program untuk tiga wilayah tertentu, yakni Bireuen, Nagan Raya, dan Banda Aceh. Hal ini menimbulkan kesan adanya sentralisasi agenda fraksi ke dapil pimpinan.
Ketua Fraksi NasDem, Nurchalis, mencoba meluruskan. “Itu baru usulan, belum Pokir. Masuk ke SIPD hanya judul saja, bisa diinput atau tidak. Tidak ada angka, tidak ada pemotongan,” tegasnya. Ia menyatakan bahwa proses ini merupakan bagian dari mekanisme internal dan keputusan kolektif seluruh anggota fraksi.
Namun demikian, sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa komunikasi antaranggota fraksi sempat menegang terkait isi dan arah dari surat tersebut. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi surat itu dan arah distribusi program yang terkesan mengabaikan keseimbangan dapil anggota lainnya.
langkah Fraksi NasDem membuka ruang tafsir bahwa fraksi mencoba mengarahkan program berdasarkan kepentingan wilayah tertentu. “Meski disebut sebagai usulan awal, ketika itu hanya mencakup dapil pimpinan fraksi, publik wajar mempertanyakan objektivitasnya,”
Publik kini menanti apakah langkah ini akan dikoreksi, atau justru menjadi preseden bahwa penyusunan Pokir dapat diarahkan secara internal atas nama kesepakatan, namun dengan fokus terbatas pada wilayah tertentu.
