BANDAR LAMPUNG,– Tokoh Masyarakat Lampung berkumpul dalam sebuah diskusi yang digelar di Lamban Sabah untuk membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi Provinsi Lampung. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pemimpin dan ahli dari berbagai sektor, yang memberikan pandangan dan masukan mengenai isu-isu penting, terutama terkait infrastruktur dan ekonomi. Senin (7/4/2025).
Mukhlis Basri, Anggota DPR-RI Komisi 5, menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan di Lampung. Menurutnya, banyak jalan provinsi, terutama di wilayah Lampung Barat, yang sangat memprihatinkan. Ia juga menekankan bahwa meskipun APBD daerah harus lebih efisien, hanya APBN yang memiliki kewenangan untuk menangani jalan nasional. Dengan defisit APBD sebesar 1,8 triliun, tantangan dalam membenahi infrastruktur Lampung semakin besar. “Janji visi dan misi pembangunan bisa sulit tercapai jika kondisi jalan yang ada terus dibiarkan seperti ini,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa ruas jalan dari Liwa hingga perbatasan Sumatera Selatan memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan, juga menambahkan kondisi Jalan Way Heni – Way Haru di Kabupaten Pesisir Barat, sebenarnya sudah ada Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kabupaten LB dengan pihak BBTNBBS pada tahun 2012 sudah diberi izin jalan inspeksi/ Jalan Patroli seluas 3 x 8 Km. Yang dituang dalam perjanjian kerjasama dalam rangka mendukung konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan di sekitar Wat Heni dan Way Haru.
Di tempat yang sama, Andi Desfiandi, Penasehat Apindo Lampung, menambahkan pandangannya mengenai kebijakan ekonomi yang perlu diberi masukan agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih baik. Ia mengidentifikasi tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi, belanja modal pemerintah, dan investasi. Namun, efisiensi yang diterapkan justru berpengaruh negatif terhadap daya beli masyarakat. “Gejolak pasar modal turut memperburuk situasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” kata Andi. Ia juga mengingatkan pentingnya diversifikasi pasar dan merubah kebijakan ekonomi yang ada.
Sementara itu, Ari Meyzari, Ketua Apindo Lampung, menyoroti terbatasnya perputaran uang di Lampung dan kondisi persaingan yang semakin ketat. Namun, ia juga melihat ada perkembangan positif dari gebrakan yang dilakukan Pemprov Lampung. “Penting untuk terus melakukan inventarisasi masalah di berbagai sektor dan mencari solusi yang tepat,” tegas Ari. Ia juga menekankan perlunya optimalisasi sektor-sektor ekonomi di Lampung, serta meningkatkan regulasi dan insentif untuk meningkatkan daya saing daerah.
Ardiansyah, pemerhati sosial, mengungkapkan kekhawatirannya tentang defisit anggaran daerah dan kecemasan terkait capaian PAD yang tidak maksimal. Ia mengusulkan agar kebijakan infrastruktur, terutama terkait jalan, perlu lebih banyak dibicarakan dan dipublikasikan agar lebih transparan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Ardiansyah juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.
Di samping itu, Apriyan Sucipto SH MH, Wakil Sekretaris TP Sriwijaya Lampung, turut memberikan masukan terkait pentingnya perhatian terhadap usaha masyarakat di sektor perkebunan dan kehutanan. Ia mengusulkan agar Pemprov Lampung memberi perhatian lebih terhadap tanaman jenis Kaliandra sebagai bahan pengganti batubara, yang dapat menjadi alternatif yang ramah lingkungan untuk kebutuhan industri.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Junaedi (Minang Indah) dan Anggota APINDO Lampung ini dihadiri juga oleh Adi Susanto, Junaidi Ismail, Anton KPU Lampung Utara, Hevson Anggota DPRD Lampung Timur, Andri MS, H. Warman dan peserta lainnya.
Diskusi yang penuh gagasan ini diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih baik untuk kemajuan Lampung, baik dalam sektor infrastruktur maupun ekonomi. Para peserta sepakat bahwa kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada dan mempercepat pembangunan daerah. (*)
