LAMSEL,–Belum Lama Menghebohkan warga, Kasus perampokan agen BRILink di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, diduga menguap nama seorang anggota DPRD. Salah satu pelaku, berinisial T, yang merupakan mantan anggota TNI yang dipecat secara tidak hormat, memiliki hubungan kekeluargaan dengan AM, anggota DPRD Lampung Selatan dari salah satu Partai .
Keterkaitan ini memicu spekulasi di masyarakat terkait kemungkinan adanya campur tangan politik dalam proses hukum yang sedang berjalan. Publik mempertanyakan apakah hukum akan benar-benar ditegakkan secara adil atau justru ada upaya perlindungan terhadap pelaku karena kedekatannya dengan seorang wakil rakyat.
Perampokan yang terjadi pada Selasa (18/2) lalu menjadi perhatian publik setelah identitas salah satu pelaku terungkap. Diduga T, yang sebelumnya diberhentikan secara tidak hormat dari TNI akibat kasus narkoba, kini terlibat dalam aksi kriminal yang lebih besar.
Kedekatan T dengan AM menambah dimensi politik dalam kasus ini, di mana keterlibatan keluarga seorang anggota dewan dalam tindak kriminal sering kali memunculkan kekhawatiran akan adanya perlakuan khusus dalam proses hukum.
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. AM tidak menepis dan membenarkan bahwa T adalah mantan anggota TNI yang dipecat. Namun, ia menegaskan bahwa hubungan kekeluargaan mereka hanya sebatas ikatan pernikahan, dimana istri T adalah adik dari strinya, sehingga tidak ada hubungan darah secara langsung.
Ketika ditanya apakah dirinya akan memberikan bantuan hukum kepada T dalam kasus ini, AM mengaku tidak tahu-menahu.
“Nah, saya enggak tahu itu. Sampai saat ini saya enggak tahu lho. Kalau terkait masalah hukum segala macam, satu, saya memang saudaranya, tapi bukan saudara kandungnya. Dia punya saudara kandung di Palembang, seperti apa ya kan saudaranya. Jadi saya enggak tahu masalah itu gitu lho. Sampai saat ini pun saya belum pernah ketemu, gitu…” jelasnya.
Pernyataan ini tidak serta-merta meredam spekulasi publik. Kedekatan secara kekeluargaan, meskipun melalui pernikahan, tetap membuka ruang bagi potensi intervensi politik dalam kasus ini. Sikap AM yang seolah berusaha menjaga jarak dari kasus ini pun menimbulkan tanda tanya. Apalagi saat klarifikasi AM tidak memberikan pernyataan tegas kepada APH, agar menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum di Lampung Selatan. Faktanya bahwa salah satu pelaku memiliki koneksi dengan anggota DPRD menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya perlindungan atau perlakuan istimewa.
Berbagai kasus kriminal yang melibatkan keluarga pejabat sering kali berakhir dengan vonis ringan atau bahkan menghilang dari pemberitaan tanpa penyelesaian yang jelas.
Masyarakat kini menaruh perhatian penuh terhadap kasus ini, memastikan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa intervensi dari pihak berkepentingan.
Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung, sementara kepolisian terus menelusuri kemungkinan keterkaitan para pelaku dengan jaringan kriminal yang lebih besar. (Red)
