LAMPUNG, – Polda Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyerapan Gabah dan Beras di Mapolda Lampung pada Jumat (14/2/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Lampung melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta pelaku usaha di sektor pertanian.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, dalam sambutannya mengungkapkan sejumlah hambatan yang dihadapi dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan di Lampung.
Salah satu kendala yang menjadi perhatian adalah perbedaan harga beli gabah antara Bulog dan pasar bebas.
“Memang terdapat beberapa hambatan atau kendala yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Salah satunya adalah harga beli Bulog yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar bebas. Hal ini menyebabkan petani cenderung menjual hasil panennya ke luar wilayah Lampung,” ujar Irjen Pol Helmy Santika.
Menurutnya, kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan cadangan beras pemerintah, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Lampung.
Jika tidak segera diantisipasi, perbedaan harga tersebut berpotensi menurunkan insentif petani dalam meningkatkan produksi.
“Kondisi ini tentunya berdampak pada kuantitas dan kualitas produksi gabah serta beras. Jika petani lebih memilih menjual ke luar Lampung dengan harapan mendapatkan margin keuntungan lebih besar, maka pemenuhan cadangan beras untuk kebutuhan lokal akan terganggu,” jelasnya.
Kapolda menegaskan bahwa menjaga ketahanan pangan lokal merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara seluruh pihak terkait untuk memastikan pasokan beras di Lampung tetap aman dan terkendali.
“Kita harus memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pasar lokal terpenuhi sebelum memikirkan komoditas ekspor. Ketersediaan beras di Lampung menjadi prioritas demi menjaga stabilitas pangan dan mencegah potensi gejolak di masyarakat,” tambahnya.
Polda Lampung bersama instansi terkait akan terus mengawasi distribusi gabah dan beras di wilayahnya. Selain itu, koordinasi dengan para petani dan pelaku usaha juga akan ditingkatkan untuk mencari solusi terbaik dalam menjaga ketahanan pangan di Provinsi Lampung.
KABID HUMAS POLDA LAMPUNG.
